Pantaskah Seorang Ketua Harian DPP Berfikir Seperti Ini

 

Foto: http://id.wikipedia.org/wiki/Syarief_Hasan

Tak sengaja tengah malam membaca berita-berita dari media elektronik. Eeeeee… Yang ada justru naek darah. Pernyataan seorang Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan yang mencoba membandingkan antara bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat antara pemerintahan Jokowi-JK dengan SBY-Boediono. Hal yang sangat mengagetkan adalah pada saat seorang pengurus DPP yang menganggap sebuah rekayasa teknologi yang mempunyai unsur pornografi itu juga sebuah bentuk protes…

Hellooo bapak… Ini bukan bentuk protes… Tapi ini bentuk penghinaan. Dan semoga bapak juga tidak menganggap tulisan ini sebagai penghinaan dan membawa saya ke meja hijau. Tapi saya juga siap klo memang harus battle dengan bapak…

Menanggapi pernyataan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengenai berita di tribunnews.com dengan judul “SBY 10 Tahun Dihujat Tak Ada yang Ditangkap, Jokowi Belum 10 Hari” (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/29/sby-10-tahun-dihujat-tak-ada-yang-ditangkap-jokowi-belum-10-hari) , pernyataan ini sangatlah tidak mencerminkan seorang public figure. Harusnya dalam memberikan suatu pendapat harus rasional dan mempunyai dasar hukum, bukan sekedar berbicara tanpa berfikir sebelumnya. Andapun secara hukum bisa saja terjerat karena seolah anda membenarkan perbuatan MA. Yang menyamakan dengan serangkaian aksi brutal (saya tidak menggunakan kata “anarkis”, karena secara makna harfiah akan berbeda) dalam melakukan aksi demontrasi.

Secara hukum, perbuatan MA memang bersalah, secara undang-undang pornografi. Perbuaan MA merupakan aksi pornografi yang di sebarkan melalui media sosial. Hal ini tentunya sangat meresahkan pengguna media elektronik. Bukan berarti kebebasan berpendapat itu dibatasi (kecuali saya dipermasalahkan karena tulisan ini).

Mungkin ini bentuk uneg-uneg saya terhadap perkembangan politik NKRI. Harapan saya sebagai warga NKRI, masing-masing elit politik selaku public figure saat ini dapat arif dan bersama-sama membangun demi majunya NKRI, bukan saling menyudutkan demi kepentingan golongan.